Alasan Pencabutan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
Pendahuluan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan merupakan peraturan yang mengatur tentang kemitraan di Indonesia. Namun, PP ini telah dicabut dengan terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pencabutan PP No. 44 Tahun 1997 dilakukan karena beberapa alasan yang mendasar.
Alasan Pencabutan
1. Ketidaksesuaian dengan UUPT
PP No. 44 Tahun 1997 mengatur tentang kemitraan, sedangkan UUPT mengatur tentang perseroan terbatas. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kemitraan dan perseroan terbatas, sehingga PP No. 44 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan UUPT.
2. Kurangnya Kejelasan
PP No. 44 Tahun 1997 dinilai kurang jelas dan komprehensif dalam mengatur tentang kemitraan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapannya.
3. Perkembangan Bisnis
Seiring dengan perkembangan bisnis, kebutuhan akan bentuk badan usaha yang lebih fleksibel dan modern semakin meningkat. Kemitraan dianggap kurang memenuhi kebutuhan tersebut dibandingkan dengan perseroan terbatas.
4. Perlindungan Hukum
Perseroan terbatas memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pemegang saham dibandingkan dengan kemitraan. Hal ini karena pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan.
5. Kemudahan Pendirian
Proses pendirian perseroan terbatas lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan kemitraan. Hal ini karena perseroan terbatas dapat didirikan dengan akta notaris, sedangkan kemitraan harus didirikan dengan perjanjian tertulis.
6. Pengakuan Internasional
Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang diakui secara internasional. Hal ini memudahkan perusahaan untuk melakukan bisnis di luar negeri.
Kesimpulan
Pencabutan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan hukum yang lebih modern. UUPT sebagai penggantinya memberikan pengaturan yang lebih jelas, komprehensif, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pelaku bisnis.
