Dasar Hukum Waralaba Franchise
Waralaba franchise merupakan bentuk kerja sama bisnis di mana pemilik merek (franchisor) memberikan lisensi kepada pihak lain (franchisee) untuk menggunakan merek, sistem bisnis, dan kekayaan intelektualnya. Kerja sama ini diatur oleh perjanjian waralaba yang menjadi dasar hukum hubungan antara franchisor dan franchisee.
Undang-Undang yang Mengatur Waralaba Franchise
Di Amerika Serikat, waralaba franchise diatur oleh Undang-Undang Pengungkapan Waralaba Federal (Federal Franchise Disclosure Act) tahun 1979. Undang-undang ini mewajibkan franchisor untuk memberikan dokumen pengungkapan waralaba (Franchise Disclosure Document/FDD) kepada calon franchisee sebelum menandatangani perjanjian waralaba.
FDD berisi informasi penting tentang franchisor, sistem waralaba, dan biaya yang terkait dengan waralaba. Informasi ini dimaksudkan untuk membantu calon franchisee membuat keputusan yang tepat tentang apakah akan berinvestasi dalam waralaba.
Ketentuan dalam Perjanjian Waralaba
Selain Undang-Undang Pengungkapan Waralaba Federal, perjanjian waralaba itu sendiri juga merupakan dasar hukum penting untuk waralaba franchise. Perjanjian waralaba mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk:
- Penggunaan merek dan kekayaan intelektual franchisor
- Sistem bisnis dan prosedur operasi
- Biaya waralaba dan royalti
- Pelatihan dan dukungan
- Pemutusan hubungan waralaba
Penegakan Hukum Waralaba Franchise
Jika terjadi perselisihan antara franchisor dan franchisee, perjanjian waralaba dan Undang-Undang Pengungkapan Waralaba Federal dapat digunakan sebagai dasar untuk menegakkan hak-hak kedua belah pihak.
Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission/FTC) bertanggung jawab untuk menegakkan Undang-Undang Pengungkapan Waralaba Federal. FTC dapat menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang dan mengambil tindakan penegakan hukum, seperti mengenakan denda atau perintah penghentian dan penghentian.
Kesimpulan
Dasar hukum waralaba franchise terdiri dari Undang-Undang Pengungkapan Waralaba Federal dan perjanjian waralaba itu sendiri. Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi calon franchisee dengan mewajibkan franchisor untuk memberikan informasi penting sebelum menandatangani perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dan dapat digunakan untuk menegakkan hukum jika terjadi perselisihan.
