Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kemitraan
Pendahuluan
Sektor pertanian merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kemitraan. Permentan ini bertujuan untuk mengatur hubungan kemitraan antara pelaku usaha pertanian dengan petani atau kelompok tani.
Definisi Kemitraan
Menurut Permentan Nomor 26 Tahun 2017, kemitraan adalah kerja sama usaha antara pelaku usaha pertanian dengan petani atau kelompok tani dalam bentuk perjanjian tertulis yang saling menguntungkan. Kerja sama ini dapat mencakup aspek produksi, pengolahan, pemasaran, dan/atau pembiayaan.
Tujuan Kemitraan
Tujuan utama kemitraan adalah untuk:
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
- Memperkuat kelembagaan petani dan kelompok tani
- Mengembangkan usaha pertanian yang berkelanjutan
- Menjamin ketersediaan pangan nasional
Prinsip Kemitraan
Kemitraan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
- Kesetaraan dan saling menguntungkan
- Keterbukaan dan transparansi
- Kejujuran dan integritas
- Profesionalisme dan akuntabilitas
- Berkelanjutan
Bentuk Kemitraan
Permentan Nomor 26 Tahun 2017 mengatur tiga bentuk kemitraan, yaitu:
- Kemitraan inti plasma: Pelaku usaha pertanian menyediakan modal, teknologi, dan manajemen, sedangkan petani atau kelompok tani menyediakan lahan dan tenaga kerja.
- Kemitraan kontrak: Pelaku usaha pertanian membeli hasil produksi petani atau kelompok tani dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.
- Kemitraan kerja sama operasional: Pelaku usaha pertanian dan petani atau kelompok tani bekerja sama dalam pengelolaan usaha pertanian, termasuk produksi, pengolahan, dan pemasaran.
Hak dan Kewajiban Pihak yang Bermitra
Permentan Nomor 26 Tahun 2017 mengatur hak dan kewajiban pihak yang bermitra, antara lain:
Hak Pelaku Usaha Pertanian:
- Mendapatkan hasil produksi sesuai dengan perjanjian
- Mengawasi dan mengendalikan proses produksi
- Melakukan pembinaan dan pengembangan petani atau kelompok tani
Kewajiban Pelaku Usaha Pertanian:
- Menyediakan modal, teknologi, dan manajemen
- Menjamin harga hasil produksi yang layak
- Melakukan pembinaan dan pengembangan petani atau kelompok tani
Hak Petani atau Kelompok Tani:
- Mendapatkan modal, teknologi, dan manajemen
- Mendapatkan harga hasil produksi yang layak
- Mendapatkan pembinaan dan pengembangan
Kewajiban Petani atau Kelompok Tani:
- Menyediakan lahan dan tenaga kerja
- Memproduksi hasil pertanian sesuai dengan perjanjian
- Menjaga kualitas hasil produksi
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan melalui:
- Penyuluhan dan pelatihan
- Pemberian insentif dan fasilitas
- Pengawasan dan evaluasi
Sanksi
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi, antara lain:
- Teguran tertulis
- Pencabutan izin usaha
- Denda administratif
Penutup
Permentan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kemitraan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui kerja sama dengan pelaku usaha pertanian. Kemitraan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan berkelanjutan diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia.
