free hit counter

Peraturan Larangan Izin Waralaba Di Sumbar Padang

Peraturan Larangan Izin Waralaba di Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Larangan Pemberian Izin Usaha Waralaba di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan ini mulai berlaku pada 24 Februari 2022.

Latar Belakang

Pergub ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa waralaba dapat merugikan pelaku usaha lokal dan masyarakat umum. Waralaba dikhawatirkan akan menguasai pasar dan mematikan usaha kecil dan menengah (UKM) yang sudah ada. Selain itu, waralaba juga dinilai tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Isi Peraturan

Pergub Nomor 10 Tahun 2022 melarang pemberian izin usaha waralaba di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Larangan ini berlaku untuk semua jenis waralaba, baik waralaba nasional maupun internasional.

Selain itu, peraturan ini juga melarang pelaku usaha yang sudah memiliki izin waralaba sebelum berlakunya Pergub untuk memperpanjang izinnya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak Peraturan

Pergub Nomor 10 Tahun 2022 telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung peraturan ini karena dianggap dapat melindungi pelaku usaha lokal dan masyarakat umum. Namun, ada juga yang menentang peraturan ini karena dianggap menghambat perkembangan ekonomi dan investasi di Sumatera Barat.

Pendukung Peraturan

Pendukung Pergub Nomor 10 Tahun 2022 berpendapat bahwa waralaba dapat merugikan pelaku usaha lokal karena waralaba memiliki modal dan jaringan yang lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan pelaku usaha lokal kalah bersaing dan akhirnya gulung tikar.

Selain itu, waralaba juga dinilai tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Waralaba dianggap sebagai budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Penentang Peraturan

Penentang Pergub Nomor 10 Tahun 2022 berpendapat bahwa peraturan ini menghambat perkembangan ekonomi dan investasi di Sumatera Barat. Waralaba dinilai dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, waralaba juga dapat membantu pelaku usaha lokal untuk mengembangkan bisnisnya. Waralaba dapat memberikan pelatihan, dukungan pemasaran, dan akses ke jaringan yang lebih luas.

Kesimpulan

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Larangan Pemberian Izin Usaha Waralaba di Wilayah Provinsi Sumatera Barat masih menjadi perdebatan di masyarakat. Ada yang mendukung peraturan ini karena dianggap dapat melindungi pelaku usaha lokal dan masyarakat umum. Namun, ada juga yang menentang peraturan ini karena dianggap menghambat perkembangan ekonomi dan investasi di Sumatera Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Main Menu