Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba
Pendahuluan
Waralaba merupakan salah satu bentuk usaha yang berkembang pesat di Indonesia. Untuk mengatur dan melindungi para pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Definisi Waralaba
Menurut Permendag No. 71/2019, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
Kewajiban Pemberi Waralaba
Pemberi waralaba (franchisor) memiliki beberapa kewajiban, antara lain:
- Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada penerima waralaba (franchisee)
- Menyediakan bahan baku dan peralatan yang diperlukan
- Membantu franchisee dalam pemasaran dan promosi
- Memberikan dukungan teknis dan operasional
Kewajiban Penerima Waralaba
Penerima waralaba juga memiliki beberapa kewajiban, antara lain:
- Membayar biaya waralaba dan royalti
- Menggunakan merek dan sistem bisnis franchisor
- Mematuhi standar operasional dan kualitas yang ditetapkan franchisor
- Menjaga kerahasiaan informasi bisnis franchisor
Pendaftaran Waralaba
Setiap usaha waralaba wajib didaftarkan ke Kementerian Perdagangan. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan.
Logo Waralaba
Logo merupakan salah satu elemen penting dalam bisnis waralaba. Logo berfungsi sebagai identitas dan pembeda dari usaha waralaba tersebut. Permendag No. 71/2019 mengatur beberapa ketentuan terkait logo waralaba, antara lain:
- Logo waralaba harus terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
- Logo waralaba harus digunakan secara konsisten oleh semua franchisee
- Franchisee tidak diperbolehkan mengubah logo waralaba tanpa persetujuan franchisor
Sanksi
Bagi pihak yang melanggar ketentuan Permendag No. 71/2019, dapat dikenakan sanksi administratif, seperti:
- Peringatan tertulis
- Denda administratif
- Pencabutan izin usaha waralaba
Kesimpulan
Permendag No. 71/2019 merupakan peraturan yang penting untuk mengatur bisnis waralaba di Indonesia. Peraturan ini memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Permendag ini, diharapkan bisnis waralaba di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
